perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi. PENJELASAN UMUM : 1. perbedaan otonomi daerah dan desentralisasi

Selainoleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan RI”. Babak baru dalam manajemen Negara dimana telah terjadi pelimpahan. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, arti desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah dalam arti sesungguhnya adalah salah satu poin penting reformasi yang menjadi keinginan masyarakat. Untuk memperluas otonomi daerah. Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan. UU No. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pusat pemerintahan. Namun di sisi lain desentralisasi dan otonomi daerah adalah ketentuan UUD 1945. Otonomi daerah adalah sebuah proses bernegara yang tidak akan pernah tuntas dan mengalami perubahan secara terus pemerintah daerah seperti ini lebih banyak memperoleh kewenangan devolutif daripada dekonsentratif. 6 Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi [Materi Lengkap] Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi. Dasar Hukum. Sistem desentraliasi terdahulu yang termuat dalam UU No. Seperti masalah Desentralisasi Politik, Desentralisasi Administrasif, dan Desentralisasi Ekonomi. Desentralisasi politik berarti sebuah pengakuan adanya hak untuk mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang. 1. Otonomi daerah menurut C. Sebelumnya MaoliOka telah berbagi tentang permasalahan tentang sumber daya dan kemapuan daerah dalam otonomi daerah, namun alahkah baiknya kita mengetahui pengertin tentang Desentralisasi atau Otonomi Daerah dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sediri supaya tidak menimbulkan. PERBEDAAN SISTEM PEMILU TAHUN 2009 DENGAN 2014 BAB I PENDAHULUAN - PEMILU – PEMILIHAN UMUM. Populer KPK Geledah Rumah Dinas Mentan Syahrul Yasin Limpo. => Federasi: federal, serikat. com, Jakarta Daerah otonom adalah wilayah administratif di Indonesia yang memiliki hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan dalam wilayahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Pengertian Otonomi Daerah. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal ataupun cita-cita luhur dari otonomi daerah dapat tercapai dan terwujud dengan baik. Selama ini tuntutan agar urusan pemerintahan sepenuhnya. 6 Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya, dalam hal urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5 tahun 1973 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah otonomi dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pusat dan daerah. com Naskah diterima: 20/4/2021, direvisi: 12/3/2022, disetujui: 14/3/2022INI JAWABAN TERBAIK 👇. belum tersertifikasi. Satu-satunya pilihan adalah bekerja keras untuk mensukseskan otonomi daerah demi tercapainya peningkatan kualitas hidup bagi seluruh masyarakat. Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagaimana dikutip oleh. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan. FEDERASI DAN DESENTRALISASI-OTONOMI DAERAH. Menurut Undang-Undang No. Dengan demikian, menjadi lebih berharga kemudian meninjau kembali pencapaian selama ini dan merumuskan agenda. Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat tentang daerah yang bersifat otonom. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. Dekonsentrasi sangat dominan dalam praktik manajemen pemerintah daerah dan telah mengabaikan. KOMPAS. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Pudjo Rahayu Rizan, M. Berdasarkan konsep desentralisasi dan atau otonomi daerah di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan ini merupakan sebuah wujud kemauan pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang baik (good governance). 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. Baca juga: Mendagri: Inovasi Perkuat Otonomi Daerah Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada UU No 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Mencegah munculnya daerah-daerah yang berusaha untuk independen atau memisahkan diri. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah UU No. Kelebihan Asas Desentralisasi. melalui pemilihan yang bebas dari daerah otonom yang bersangkutan. 2. LIPPI pres. Mengutip pendapat Sadu Wasistiono dalam Pitono pada artikel “ Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan “, terdapat beberapa perbedaan dalam ciri-ciri ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah; Kedudukan Serta Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah; Pengertian Alat Perlengkapan Negara dan Macam-macamnya Dalam buku " Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas X " yang diterbitkan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud, ada beberapa pengertian otonomi daerah yaitu: 1. 1, No. Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Termasuk di dalam tuntutan otonomi daerah ialah desentralisasi pendidikan nasional. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. Dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, sentralisasi dan desentralisasi adalah sebuah kontium. kebijakan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal ini menjadi alat untuk mencapai tujuan bernegara. menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi yang diberikan kepada Daerah adalah otonomi nyata dan seluas-luasnya. Sementara, salah satu contoh negara federal adalah Amerika Serikat. Priyanto Susiloadi, Konsep Dan Isu Desentralisasi Dalam Manajemen Pemerintahan Indonesia Oktober 2007 Spirit Publik Vol 3 No 2 Prof. Di lain sisi, menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang. Salah. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Artikel ini mencoba untuk mengklarifikasi perbedaan antara sentralisasi dan desentralisasi dalam suatu organisasi, baik dalam bentuk tabel maupun dalam poin. 32 dan 33 Tahun 2004), yang juga secara dinamis mengalami perubahan di tahun 2014. Kata kunci : otonomi daerah, desentralisasi,dekonsentrasi, tugas pembantuan. DR. Daerah otonom memiliki pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih melalui. Sentralisasi adalah konsentrasi otoritas yang sistematis dan konsisten di titik-titik pusat. Neli Rahayu (141540134440051) 6. Otonomi daerah sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara. Sementara di bawah UU No. 22 tahun 1948 mengatur susunan Pemerintah Daerah yang demokratis, membagi dua jenis daerah otonom yakni, daerah otonom biasa dan otonomi istimewa, dan tiga tingkatan daerah otonom yakni, provinsi, kab/ kota dan desa. untuk mencangkup masalah yang terjadi pada pemerintahan metode lama di Indonesia sebelum adanya pembentukan dari. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan, c. Kedua undang-undang itu, daerah (provinsi dan kabupaten/kota) memperoleh kewenangan dalam bentuk otonomi daerah sebagai. 32 tahun 2004, menuntut adanya partisipasi dan . Dalam Syamsuddin Haris (Editor), Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Secara umum, ketiga konsep ini banyak mengemukan dalam analisis atas negara kesatuan (unitary state), khususnya dalam pembangina kewenangan antara. Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomosberarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. & Diwan Pramulya. Otonomi daerah telah di laksanakan di Indonesia sejak tangal 1 Januari tahun 2000, sebagaimana dituangkan dalam undang-Undang No. Hal ini lantas menjadi dampak dari desentralisasi yang diterapkan, di mana pemerintah pusat menyerahkan kewenangan pada pemerintah daerah. Prinsip Otonomi Nyata dan Bertanggung Jawab Prinsip otonomi yang berarti pemberian otonomi kepada daerah hendaknya berdasarkan pertimbangan, perhitungan tindakan,. 1. Penyelenggaraan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyataOtonomi daerah menjamin setiap daerah memiliki peluang yang sama untuk berkembang berdasarkan potensi yang ada, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia. NegaraRepublik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah. (KOMPAS. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan Menurut buku Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya (2013) karya Busrizalti, terdapat dua kelompok besar untuk mendiskripsikan pengertian desentralisasi, sebagai berikut: Kelompok Anglo Saxon Dalam kelompok ini, desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusay, baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah atau kepada badan. Dalam praktiknya, desentralisasi dan dekonsentrasi memiliki beberapa poin perbedaan, di antaranya: Kedudukan Kekuasaan. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. yang berkeadilan. Hal itu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah dan. Upaya itu mewujud dalam UU 22/1948 yang menyebutkan bahwa sebanyak-banyaknya kewajiban (urusan) pemerintah akan diserahkan kepada daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan. Model ini dengan sedikit perbedaan diistilahkan oleh Jones and Stewart (1983) sebagai coercive model ataupun oleh. Oleh karena itu, kebijakan otonomi daerah harus “disambut” dengan kesiapan daerah (pemerintah dan. M. Kedua istilah ini secara akademik bisa kita bedakan, namun secara praktis dalam penyelenggaraan. desentralisasi dengan diberlakukannya Undang-undang No. 1 Desentralisasi dan otonomi daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah mengalami berbagai macam perubahan dalam mengikuti perkembangan zaman yang salah satunya mengenai pola. adjar. 5 Th 1974, UU No. Sebagai informasi, asas otonomi daerah ini diatur dalam UU 23/2014, diterangkan bahwa ada penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan tiga asas. Dalam pelaksanaannya sejumlah keberhasilan sudah dicapai terutama terciptanya kehidupan bernegara yang lebih. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertical tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat didaerah. 2. Si ace. 6 Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi [Materi Lengkap] Perbedaan Sentralisasi dan Desentralisasi. Dalam informasi pada sekitar 2016 hanya 20% pemerintah daerah yang mampu melaksanakan otonomi daerah dengan berdampak pada kesejahteraan rakyat di daerah. Otonomi berarti pemberian hak dan. RAHYUNIR RAUF 61 PENDAHULUAN. Otonomi daerah dan desentralisasi menjadi suatu kesatuan sistem yang telah diterapkan di Indonesia menurut UU No. Poin Perbedaan Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Hal ini nampak dari kebebasan yang diberikan kepada Kepala Daerah dan BPH untuk menjadi anggota. Pelaksanaan otonom daerah tidak secara otomatis menghilangkan tugas, dijalankan bukan otonomi tanpa batas, penjelasan pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa indonesia itu suatu eenheidstaat”, Indonesia tidak akan mempunyai daerah dengan status staat atau Negara. Pengertian daerah otonomi atau otonomi daerah yang berbeda-beda meskipun intinya sama, yaitu pembagian kekuasaan dengan wilayah-wilayah yang berada dalam kekuasaan negara. 1 2008 holistik13, dengan semangat bottom-up. Pembagian kewenangan menurut UU No. kepada daerah kabupaten dan kota. Sebagai tonggak awal peraturan perundangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengatur mengenai keberadaan Komite Nasional Daerah adalah. Desentralisasi menciptakan daerah otonom. Selain itu, pemerintah mencoba memastikan. Sedangkan untuk urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa terdapat tiga asas otonomi daerah yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah di berbagai wilayah Indonesia. Dalam konsep otonomi daerah, daerah diposisikan sebagai suatu entitas yang mandiri dan memiliki kekuasaan yang luas dalam mengatur pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya. Adapun sistem pengelolaan pemerintahan ini pernah digunakan di Indonesia sebelum munculnya otonomi daerah. Sentralisasi dan Desentralisasi Omnibus Law. Asas Otonomi Daerah : Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan. Otonomi daerah adalah konsekuensi diterapkannya sistem desentralisasi. Semarang (ANTARA) - Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Kedua UU tersebut merupakan dasar bagi proses desentralisasi dan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab. dan UU No. Peningkatan otonomi, termasuk hak untuk mengadopsi hukum berdasarkan sistem hukum lokal (tradisional) di Kaledonia Baru. dalam arti bahwa pemberian otonomi itu harus benar-benar sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkankan dan memeratakan pembangunan di wilayah Nusantara. Desentralisasi, Otonomi Daerah, Dekonsentrasi, Tugas PembantuanHARSANTO NURSADI Desentralisasi1. Daerah provinsi 2. Otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Perbedaan derajat desentralisasi fiskal antara fungsi alokasi dan distribusi yang diimplementasikan antar strata pemerintahan, secara. Decentralisatiewet S 1903/329 (ketentuan tentang desentralisasi) yang ditindak-lanjuti dengan Decentralisatiebesluit S 1905/137 (keputusanPerkembangan politik setiap daerah berbeda-beda. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (“Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”. Desentralisasi adalah peneyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Sentralisasi, Desentralisasi Dan Dekonsentrasi - Pengertian, Tujuan, Bentuk, Dampak, Kelebihan dan Kekurangan : sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah. Disamping itu juga terdapat empat jenis retribusi baru bagi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian. 32 Tahun 2004 tentang Pmerintahan Daerah, daerah yang bersifat otonom atau daerah otonom, meliputi 3 daerah, yaitu: 1. RDH Koesoemahatmadja, Pengantar Kearah Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pengertian Desentralisasi,. Perbedaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Pemerintah menetapkan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang HKPD sebagai upaya untuk mempertajam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Daerah Otonom Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II. com rangkum dari berbagai sumber, Sabtu (16/10/2021) tentang pengertian desentralisasi. Drs. Selain dana desentralisasi tersebut, daerah juga memiliki sumber dana sendiri berupa pendapatan asli daerah (PAD). Pelaksanaan konsep desentralisasi dan otonomi daerah telah berlangsung lama bahkan sejak sebelum kemerdekaan, dan mencapai puncaknya pada era reformasi dengan dikeluarkannya. Hal 12 3 Syamsuddin haris. 7 tahun 2005 tentang RPJMN (Rencana Pembangunan JangkaOtonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat. menjelaskannya. Untuk membuat makalah otonomi daerah maka pengertian diatas dapat dijadikan dasar pembahasan yang unik. Asas DesentalisasiOleh parta setiawan Diposting pada 29 Juli 2023. Otonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca Reformasi 1998, banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasi dari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong Pemerintah untuk secara sungguh‐sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekuen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring. Selain itu, beberapa kelebihan lainnya dari desentralisasi adalah sebagai berikut. 3: Makna Desentralisasi dan Otonomi. ANTARA/dokumentasi pribadi/Kliwon. Yang secara lugas menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat. LIPI Press, Jakarta. Salah satu jenis sinergi yang dimaksud adalah dalam. Sejak masa transisi muncul usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk Negara yang. Menurut Wayang yang dikutip Syafrudin (19 84:4), mengatakan bahwa otonomi daerah adalah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Demikian saja artikel yang berjudul pengertian dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Otonomi berasal dari kata autonomy yang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu auto dan nomy, auto memiliki makna sendiri sedangkan nomy sama halnya dengan nomos diartikan sebagai urusan pemerintahan atau urusan rumah tangga sehingga otonomi memiliki makna urusan pemerintahan sendiri. Desentralisasi adalah proses transfer kekuasaan, tanggung jawab, dan sumber daya dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam mengambil keputusan dan mengelola sumber daya yang ada di daerahnya sendiri. tetap memperhatikan kepentingan dan kondisi daerah. A. Pada waktu itu pemerintah pusat secara eksesif mengintervensi kebijakan otonomi daerah tidak hanya pada tahapan formulasi dan implementasi tapi juga. Otonomi daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang mengatur dan mengurus rumahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pelaksanaan Otonomi Daerah. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, penyeleng-garaan desentralisasi dan otonomi di Indonesia berlangsung dalam dinamika yang begitu tinggi. RAHYUNIR RAUF 61 PENDAHULUAN. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Mengembangkan lebih banyak. Devolusi biasanya mencakup pelimpahan tanggung jawab dan wewenang penyelenggaraan pelayanan publik kepada Analisis belanja. Kedua hal ini adalah sebuah keistimewaan dimana berada pada wilayah otonomi daerah. Oleh karena itu, pejabat tersebut bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya. Setelah itu, saya akan menjelaskan apa itu desentralisasi dan apa yang membuatnya berbeda. UU No. Devolusi berarti sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di. 3. Realitas sosiologis bangsa Indonesia memaksa kita untuk berupayaTinjauan Yuridis Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Proses Pemerintahan Dikaitkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Diane Prihastuti Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara Email: dianeprihastuti@gmail. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. 22 Th 1999 dan UU No. Dalam UUD 1945 sebelum amandemen, baik pembukaan maupun batang tubuh tidak terdapat dan tidak ditemukan kata otonomi daerah. 2. KATA KUNCI: Harmonisasi, Kewenangan, Pemerintah Pusat Daerah PENDAHULUAN Kebijakan desentralisasi dengan. Satu hal yang pasti adalah bahwa desentralisasi dan otonomi daerah tidak dapat ditarik mundur. kepada daerah dipandang perlu, dengan maksud diikutsertakan rakyat dalam kegiatan pemerintahan dan sekaligus mendidik rakyat mempergunakan hak dan kewajiban dalam. UU tersebut merupakan penjabaran dari amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan “Pemerintah. 23/2014. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi ( autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Hubungan Antara Pusat dan Daerah dalam Negara Kesatuan Hubungan Pusat dan Daerah dalam. Desentralisasi dan Otonomi Daerah - Walaupun banyak kelemahan dan permasalahan, namun penerapan system desentralisasi di Indonesia melalui UU no 32 tahun 2004 sudah dirasa sesuai dengan kondisi geografis Indonesia. Tb. Sedangkan desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Desentralisasi adalah pembagian dan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat. 5/1974 hanya dikenal Daerah khusus yang secara subtansial memiliki perbedaan mendasar dengan otonomi khusus.